Blog ahmad husairi

Responsibility, Innovative and Character Building

Info Pengawas

WP_20160426_08_29_31_Pro
Pengawas sedang melaksanakan Supervisi Akademik

Desentralisasi Picu Turunnya Kualitas Pengawas Pendidikan

Kewenangan untuk membina sekolah, guru, dan tenaga kependidikan lainnya yang dimiliki pengawas sekolah ternyata tidak dijalankan dengan baik. Sebab, para pengawas tersebut belum 100% melakukan pembinaan maupun pengembangan terhadap satuan pendidikan yang diawasinya.

Ada beberapa hal yang mendasarinya.  salah satunya adalah kurangnya pembinaan dan penguatan kompetensi pengawas, yang seharusnya hal ini merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan pemerintah kab/kota/provinsi. alasannya adalah tidak dianggarkannya kegiatan tersebut. selain itu, perekrutan dan pengangkatan pengawas yang dilakukan pemerintah kab/kota/provinsi tidak sesuai dengan Regulasi yang ada.

Selain persoalan diatas, persoalan pengawas pendidikan juga disebabkan tidak seimbangnya rasio jumlah pengawas dengan guru serta sekolah yang diawasi.

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Satu orang pengawas di jenjang TK dan SD harusnya mengawasi minimal 10 sekolah dan atau 60 guru. Sementara untuk pengawas SMP sampai SMA/SMK minimal harus mengawasi 7 sekolah dan atau 40 orang guru yang dibina. kenyataan dilapangan tidak demikian, 1 orang pengawas hanya dapat mengawasi 1 atau 2 sekolah dan 20-30 orang guru. hal ini disebabkan semakin membludaknya jumlah pengawas yang diangkat oleh pemerintah kab/kota/provinsi. Akibatnya, banyak pengawas yang bermasalah dengan tunjangan sertifikasinya.

Meski demikian, pemerintah melalui dirjen GTK Tetap berusaha melakukan yang terbaik bagi pengawas tenaga kependidikan dan sekolah tersebut. regulasi tersebut tercantum dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kredit yang dilanjutkan dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 143 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya.

Perekrutan Bermasalah

Ikatan Guru Indonesia (IGI) mempertanyakan perihal perekrutan pengawas yang seolah tidak dilakukan dengan baik.

“Setahu saya wakil kepala sekolah yang tidak lolos jadi kepala sekolah kemudian jadi pengawas. Kepala sekolah yang tidak ada kemajuan lagi pun jadi pengawas,” kata Ketua Bidang Peningkatan Profesi Guru IGI Hotben Situmorang.

Ada beberapa kepala sekolah yang sudah enggan mengajar maka dijadikan pengawas. Kemudian, ada pula kepsek yang tidak loyal pada pimpinan daerah juga menjadi pengawas. Menurut dia hal ini terjadi karena adanya desentralisasi di daerah.

Ke depannya, pihak GTK akan lebih membenahi peraturan perekrutan pengawas sekolah yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan di daerah. Sebab, menurut dia, kehadiran pengawas sekolah masih perlu untuk melakukan pembinaan terhadap sekolah.

“Calon pengawas ke depannya harus dilakukan pelatihan dulu, seperti Diklat Cawas dengan jumlah jam 161 JP,” katanya.

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya, beberapa kewajiban, tanggung jawab, dan wewenang pengawas sekolah adalah menyusun program pengawasan, melaksanakannya, dan mengevaluasi program pengawasan tersebut.

Pengawas sekolah juga harus membimbing dan melatih profesional guru, meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secaa berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.

Mereka juga berwenang untuk memilih dan menentukan metode kerja, menilai kinerja guru dan kepala sekolah, serta menentukan dan atau mengusulkan program pembinaan serta melakukan pembinaan.

*) Dikutip dari berbagai sumber

 

%d blogger menyukai ini: